Ternyata Lebih Tinggi Angka Perceraian PNS dan Mereka Didominasi Perempuan. Mengapa demikian ….?
Angka perceraian Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, tahun ini menurun
jika dibandingkan 2014, yakni dari 35 kasus menjadi 22 kasus.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kota Malang Subkhan, Kamis (12/11), mengatakan, tahun 2015 ini sudah ada
22 PNS setempat yang mendapatkan izin cerai dari Wali Kota Moch Anton.
Sedangkan empat kasus perceraian PNS lainnya masih dalam proses.
"Perceraian di lingkungan
Pemkot Malang ini didominasi PNS perempuan. Tidak hanya tahun lalu, tahun ini
pun juga tetap didominasi perempuan, yakni mencapai 12 orang dari 22 kasus.
Sedangkan tahun lalu, dari 35 kasus, 27 di antaranya perempuan dan 8
laki-laki," ujarnya.
Dia mengemukakan, dari 22 kasus
perceraian PNS di lingkungan Pemkot Malang, sebagian besar adalah guru, yakbni
9 kasus (Januari-September). Latar belakang perceraian itu bermacam-macam,
mulai dari tidak adanya kecocokan lagi, faktor ekonomi hingga hadirnya orang
ketiga dalam bahtera rumah tangga mereka.
Namun, lanjutnya, faktor
penyebab percerain tersebut lebih banyak faktor ekonomi karena adanya
kecenderungan perubahan gaya hidup, sehingga perekonomiannya dianggap kurang
mencukupi. Selanjutnya, faktor hadirnya pihak ketiga juga banyak memicu
retaknya rumah tangga PNS bersangkutan.
Subkhan menjelaskan sebelum PNS
bercerai harus lapor ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menaunginya.
Nantinya, mereka mendapat pembinaan sebelum berkas dikirim kepada BKD. Setelah
dilimpahkan, BKD juga melakukan pembinaan lagi.
Bagi yang tak bisa lagi
dipersatukan dalam rumah tangga, BKD akan mengirimkan surat izin cerai
ditandatangani langsung Wali Kota Malang. Izin cerai itu yang nanti dijadikan
dasar mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama.
"Kami selalu berupaya
memediasi secara maksimal agar PNS yang mengajukan cerai ini bisa rujuk kembali
dan meneruskan biduk rumah tangganya. Namun, kalau dalam mediasi dan upaya
mempersatukan kembali ini tidak juga berhasil, ya terserah PNS yang
bersangkutan," ujarnya.
Sumber
: REPUBLIKA.CO.ID
No comments